ATXUKALE — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memenuhi undangan dari KPK untuk berkolaborasi dalam pencegahan korupsi di wilayah tersebut. Bobby menyatakan bahwa mereka berbicara tentang penegakan hukum dan mencegah korupsi.
Di gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025), Bobby menyatakan, “Saya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, dan perkuatan antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD.”
Bobby tiba di gedung DPR sekitar pukul 09.14 WIB, dan rombongan Bobby baru keluar dari gedung DPR sekitar pukul 16.00 WIB, yang berarti diskusi Bobby dengan DPR berlangsung sekitar tujuh jam.
Bobby menyatakan bahwa dia hadir bersama anggota DPRD Sumut, bukan seorang diri, saat berbicara tentang kemungkinan korupsi dengan KPK.
Jadi, delapan provinsi dan tujuh kabupaten kota telah diundang tadi. Semua provinsi dan kabupaten kota di Sumatera akan diundang nanti. Bobby menyatakan bahwa jadwal kami hanya untuk delapan daerah.
Orang yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Medan mengatakan bahwa mereka dan KPK membahas berbagai masalah yang berpotensi menyebabkan korupsi di Sumut, mulai dari penyusunan anggaran hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Penegakan, pencegahan, antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, dan optimalisasi pendapatan adalah topik yang dibahas, katanya.
Bobby juga menyatakan bahwa dalam diskusinya dengan KPK hari ini, berbagai aspek potensi korupsi di Sumut juga dibahas.
Bobby menjelaskan, “Ya, dari segala sisi tadi dibahas mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.”
Salah satu cara KPK menghentikan korupsi di pemerintah daerah adalah melalui koordinasi dan supervisi bersama kepala daerah, kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo. Dia menyatakan bahwa fokus KPK hari ini adalah bagaimana menghentikan korupsi di Sumut.
Budi menyatakan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi. Ini dilakukan agar KPK dapat memberikan pendampingan yang lebih tepat dan terarah di masa mendatang melalui fungsi koordinasi dan supervisi.
KPK tidak hanya berbicara dengan Bobby sebagai gubernur Sumut hari ini, kata Budi. Selain itu, KPK mengundang beberapa anggota DPRD Sumut.
Budi menyimpulkan, “Pertemuan ini juga dihadiri oleh anggota DPRD, karena mereka merupakan stakeholder penting dalam pemerintahan daerah, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban setiap program pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan.”
SUMBER NEWS.DETIK.COM : 7 Jam di KPK, Bobby Diskusi Pencegahan Korupsi hingga Penegakan Hukum