ATXUKALE — Menteri Sosial Saifullah Yusuf, juga dikenal sebagai Gus Ipul, mendorong para Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ini disampaikan karena kepala daerah bertanggung jawab untuk memutakhirkan DTSEN melalui proses validasi terhadap hasil verifikasi lapangan.
Gus Ipul mengatakan dalam pernyataan tertulis pada Rabu (19/3/2025), “Data itu (DTSEN) saya minta persetujuan bupati/walikota, jadi data bansos itu harus ditandatangani oleh bupati/walikota agar data bisa dimutakhirkan. Semua data bansos itu sejatinya harus melalui proses disetujui oleh kepala daerah masing-masing.”
Di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) pada Selasa (18/3) malam, hal itu disampaikan kepada gubernur NTT dan bupati dan walikota se-NTT. Selain itu, Gus Ipul menyatakan bahwa setiap kepala daerah memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia menyatakan bahwa program prorakyat seperti Sekolah Rakyat memiliki dampak nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Gus Ipul mengatakan bahwa di desil 1 dan 2 DTSEN akan ada Sekolah Rakyat untuk orang miskin ekstrem dan miskin.
Gus Ipul menyatakan, “Tentu sekolah ini diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di sekitar lokasi yang tanahnya milik kabupaten atau kota.”
Ia juga menyatakan bahwa model untuk mendirikan Sekolah Rakyat dapat berasal dari revitalisasi aset milik pemerintah daerah. Gus Ipul meminta para kepala daerah untuk berkolaborasi dan menyampaikan data usulan revitalisasi aset, serta tanah yang dimiliki pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
Selain itu, Gus Ipul mengingatkan kembali bahwa pendamping sosial sedang melakukan pemeriksaan tanah DTSEN atau uji petik di seluruh Indonesia, dan proses ini membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah.
Bapak-ibu sekalian, Kadinsos, mohon diberitahu karena saya ingin mendukung pemutakhiran melalui Dinsos. Gus Ipul menyatakan bahwa Kadinsos akan mengajukan data tersebut.
Gus Ipul juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan diberi wewenang untuk mengawasi dan menilai pilar sosial dan pendamping sosial yang dimiliki Kemensos. Ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa kerja sama dan integrasi program pusat-daerah berjalan dengan baik.
Gus Ipul menyatakan, “Saya akan meminta bapak-ibu untuk mengawasi pendamping kami, bobotnya 30%. Lewat Dinsos nanti saya minta ikut mengawasi dan mengintegrasikan program.”
Sebagai tanggapan, Gubernur NTT Emanuel Melki Laka Lena mengatakan bahwa dia siap mendukung proses integrasi program Kemensos yang ada di daerah. Melki menekankan bahwa pemutakhiran DTSEN harus dilakukan secara akurat dan tepat sasaran untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Dia mengakhiri dengan mengatakan, “Kami siap mendukung pemutakhiran data agar bantuan yang diberikan tepat kepada yang membutuhkan.”
SUMBER NEWS.DETIK.COM : Gus Ipul Ajak Kepala Daerah Se-NTT Sukseskan DTSEN & Sekolah Rakyat