ATXUKALE — Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan penghapusan kuota impor, terutama untuk barang-barang yang langsung berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat.
Prabowo menyampaikan usulan tersebut di acara “Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI” di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.Salah satu komoditas yang diusulkan untuk dibebaskan dari kuota impor adalah daging.
Untuk memungkinkan semua pihak mengimpor, Prabowo memerintahkan Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, dan Budi Santoso, Menteri Perdagangan.
Akibatnya, ia meminta seluruh kabinet untuk menghapus sistem kuota yang dia anggap tidak adil dan tidak efisien.
Daging adalah salah satu komoditas yang disarankan untuk dibebaskan dari kuota impor.
Prabowo memerintahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk memungkinkan semua pihak untuk mengimpor.
Tidak ada batasan untuk impor; kami ingin mempermudah, bukan membatasi. “Masyarakat kita juga cerdas dan mampu berpartisipasi dalam perdagangan ini,” kata Prabowo, dikutip Kompas.com, Rabu (9/4/2025).
Apa konsekuensi kebijakan pemerintah untuk menghapus kuota impor?
Dampak kuota impor dihapus
Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, pemerintah harus melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebijakan penghapusan kuota impor di Indonesia.
Meskipun penghapusan kuota impor tampaknya bertujuan untuk mengurangi rente impor, bagaimana dengan perlindungan industri domestik? Saat dimintai pendapat oleh Kompas.com pada Rabu, 9 April 2025, dia mengatakan, “Ini harus clear dulu.”
Dia juga bertanya, “Apakah tidak bodoh untuk segera menghapus kuota impor sementara perang dagang dengan Indonesia menarik impor dari banyak negara?”
Dalam hal ini, Bhima menyatakan bahwa Presiden harus mempertimbangkan kebijakan penghapusan kuota impor tersebut.
Pertama, karena perang dagang, produsen dari berbagai negara mencari pasar lain. Sebagai contoh, pakaian impor dari Vietnam, Kamboja, dan China akan masuk ke pasar Indonesia.
“Padahal banyak pelaku usaha domestik meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 tahun 2024 segera direvisi, tapi ini malah tidak dilakukan,” kata Bhima.
“Bukankah ini sama dengan bunuh diri jika impor dilonggarkan?” katanya kemudian.
Kedua, Bhima menyatakan bahwa upaya Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan tidak akan relevan lagi.
Ia memperkirakan bahwa dengan penghapusan kuota impor ini, impor pangan yang sudah sangat besar akan melonjak drastis.
Dengan pasokan makanan impor yang terus meningkat, tidak ada gunanya membangun lahan makanan dan membangun waduk. Dia menyatakan bahwa Prabowo tampaknya tidak memahami konsekuensi dari dibukanya kran importasi.
Bhima berpendapat bahwa pemerintah harus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap setiap produk sebelum menerapkan kebijakan penghapusan kuota impor.
Menurutnya, setiap komoditas harus dipelajari terlebih dahulu. Misalnya, jika kuota impor pangan dibuka lebar, semua petani akan habis.
Dia menyatakan bahwa jika ada krisis dalam sektor pertanian, perusahaan yang berurusan dengan pupuk, alat pertanian, dan bibit dapat bangkrut karena impor makanan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
Sri Mulyani dukung penghapusan kuota impor
Sementara itu, usulan Prabowo untuk menghapus kebijakan kuota impor Indonesia didukung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dia percaya bahwa langkah ini dapat berdampak positif pada perekonomian Indonesia.
Sri Mulyani mengatakan bahwa kuota impor saat ini tidak memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara.
Dalam hal kuota impor, ketidakpastian meningkat karena transaksi perdagangan menjadi lebih kompleks.
Kebijakan penghapusan kuota impor ini dianggap sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk menyederhanakan administrasi dan memudahkan bisnis.
Sri Mulyani menyatakan bahwa penghapusan kuota saat ini akan sangat membantu karena kuota yang ada tidak memberikan penerimaan negara dan menambah beban transaksi dan ketidaktransparanan.
SUMBER KOMPAS.COM : Pemerintah Mau Hapus Kuota Impor? Pakar Beri Catatan Ini